+62 822 600 700 80 info@antaresenergi.com

Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki ratusan juta penduduk. Data Kependudukan menyebutkan bahwa terdapat setidaknya 268.583.016 jiwa yang tercatat sebagai penduduk Indonesia per 30 Juni 2020. Besarnya jumlah penduduk tentu berdampak pada lingkungan dan pemukiman penduduk. 

Ketika lingkungan mulai rusak dan tidak berfungsi dengan optimal, maka perusahaan rehabilitasi daerah aliran sungai pun akan sangat diperlukan untuk mengembalikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di dalamnya.

Sebelum mengenal perusahaan rehabilitasi daerah aliran sungai, kita akan mulai membahas apa saja masalah lingkungan yang dihadapi Indonesia baru-baru ini, bagaimana cara mengatasinya dan siapa saja lembaga yang bertanggungjawab dalam rehabilitasi lingkungan.

Banjir dan Tanah Longsor

Salah satu alasan mengapa kita membutuhkan lebih banyak Perusahaan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai adalah bencana alam banjir dan tanah longsor yang terus terjadi di Indonesia. 

Dilansir dari nasional.kompas.com., di awal tahun 2021 saja sudah terjadi 3 bencana besar yang merenggut nyawa puluhan penduduk :

 

  • Bencana Tanah Longsor – Sumedang, Jawa Barat (9 Januari 2021)
    Tanah longsor terjadi sebanyak 1 kali, lebih dari 1.000 orang mengungsi dan bencana ini merenggut puluhan korban jiwa. Per tanggal 19 Januari 2021 telah ditemukan 36 korban jiwa.

 

  • Bencana Banjir – Balangan, Kalimantan Selatan (16 Januari 2021)
    Beberapa titik di Kalimantan Selatan diterjang hujan yang lebat selama dua hari dan hingga terjadi bencana banjir. Bencana banjir kali ini cukup parah dan memprihatinkan. Pusat Pengendali Operasi BNPB melaporkan bahwa per 16 Januari dini hari, tercatat setidaknya ada 3.571 rumah di Balangan, Kalimantan Selatan yang terendam banjir.

 

  • Bencana Banjir dan Tanah Longsor – Manado, Sulawesi Utara (16 Januari 2021)
    Di hari yang sama yaitu hari Sabtu, 16 Januari 2021, bencana alam juga terjadi di Manado. Lima ratus warga mengungsi dan tercatat bahwa bencana ini merenggut 6 korban jiwa.

Banjir dan Tanah Longsor adalah permasalahan serius yang dihadapi Indonesia dari tahun ke tahun. Dilansir dari antaranews.com., pemerintah terus mendesak perusahaan yang telah memegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) harus segera melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk rehabilitasi daerah aliran sungai.

Krisis Perusahaan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

Hukum yang berlaku di Indonesia sejatinya telah mengatur berbagai hal terkait Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai. Rehabilitasi merupakan kewajiban bagi para pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Siapa saja yang termasuk dalam pemegang IPPKH?

Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.27 tahun 2018 disebutkan bahwa IPPKH merupakan sebuah izin yang diberikan pemerintah kepada penggunanya untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan yang dilakukan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat tidak mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. 

Meskipun hukum telah mengatur agar perusahaan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan, namun nyatanya masih banyak perusahaan yang mangkir dengan berbagai alasan, termasuk karena proses rehabilitasi daerah aliran sungai membutuhkan waktu yang lama dan komitmen jangka panjang untuk melakukan perawatan pasca rehabilitasi DAS.

Ironisnya, jumlah perusahaan yang telah memegang IPPKH ini tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang bergerak untuk menjaga dan memulihkan lingkungan. Indonesia masih mengalami krisis perusahaan rehabilitasi daerah aliran sungai. Sebenarnya apa saja yang harus dilakukan untuk rehabilitasi DAS?

Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi salah satu wilayah yang harus direhabilitasi adalah wilayah daratan yang masih satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai. Daerah Aliran Sungai memiliki fungsi yang sangat penting untuk menampung air hujan, menyimpan air hujan dan mengalirkannya ke laut.

Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.105 tahun 2018, merupakan salah satu upaya RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan), yang didefinisikan sebagai sebuah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan memulihkan fungsi hutan dan lahan.

Proses Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

Kewajiban penanaman rehabilitasi daerah aliran sungai yang harus dipenuhi oleh para pemegang IPPKH adalah penanaman rehabilitasi pada lahan kritis nasional. Lahan-lahan kritis yang rusak akibat dampak dari berbagai aktivitas para pemegang IPPKH maupun rusak akibat ulah masyarakat sendiri, perlu dirawat dengan benar agar tidak terjadi bencana di mana alam mulai memberontak dan pada akhirnya merugikan manusia hingga menelan korban jiwa.

Berikut adalah beberapa hal umum yang dilakukan dalam proses rehabilitasi daerah aliran sungai :

  • Membersihkan Daerah Aliran Sungai
    Sebelum mulai aksi memperbaiki lingkungan DAS, tentu perlu dilakukan pembersihan daerah aliran sungai. Tahap ini juga merupakan bagian dari tugas dan peran perusahaan rehabilitasi daerah aliran sungai. Masyarakat juga dapat mengambil peran dalam proses pembersihan sungai dan daerah aliran sungai ini.

  • Melakukan Peremajaan Tanah dan Penanaman
    Peremajaan tanah dan penanaman dapat dilakukan setelah lokasi lahan dan sungai memungkinkan, dalam arti sudah dibersihkan dengan baik. Setelah tanah mulai membaik, maka dapat segera dilakukan penanaman kembali atau reboisasi.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.27 tahun 2018, Reboisasi didefinisikan sebagai sebuah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak untuk mengembalikan fungsi hutan.

    Reklamasi Daerah Aliran Sungai juga memerlukan penanaman jenis pohon yang dapat mengembalikan fungsi lahan Daerah Aliran Sungai demi terciptanya keseimbangan alam agar terhindar dari berbagai bencana.

 

  • Merawat Daerah Aliran Sungai Pasca Rehabilitasi
    Tahap ketiga ini adalah tahap yang paling sulit. Seluruh proses rehabilitasi daerah aliran sungai akan percuma ketika tidak ada tindakan nyata untuk merawat daerah aliran sungai pasca rehabilitasi. Dibutuhkan kesabaran ekstra dan usaha yang berkelanjutan untuk merawat DAS.

Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Bersama Antares Energi

Terlepas dari krisis yang terjadi dan minimnya perusahaan rehabilitasi daerah aliran sungai, Antares Multi Energi hadir untuk memberikan pelayanan terbaik dalam merehabilitasi daerah aliran sungai. 

Antares Multi Energi adalah sebuah perusahaan yang berkantor di Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F No. 1, Jl. Pd. Kelapa Raya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Antares Multi Energi bergerak pada bidang jasa, menangani konsultasi lingkungan, sebagai kontraktor jasa reklamasi pasca tambang, juga menangani berbagai rehabilitasi daerah aliran sungai di seluruh wilayah Indonesia.

Antares Multi Energi menjadi pilihan perusahaan rehabilitasi daerah aliran sungai terbaik karena Antares memiliki berbagai keunggulan yang membedakannya dengan perusahaan lain. Antares Multi Energi mampu :

  1. Memproduksi alat sendiri untuk mempercepat proses rehabilitasi
  2. Memproduksi berbagai bibit berkualitas unggul hingga bibit langka atau bibir tanaman endemik sesuai kebutuhan
  3. Menggunakan produk pengganti top soil demi mempercepat pertumbuhan dan mengikat air supaya tahan saat terjadi cuaca ekstrem atau kemarau panjang
  4. Menghadirkan tenaga ahli yang berpengalaman dan mumpuni untuk melakukan berbagai pengerjaan rehabilitasi daerah aliran sungai
  5. Melibatkan masyarakat sekitar perihal penyediaan material pendukung rehabilitasi daerah aliran sungai, seperti kompos dan media tanam. Antares Multi Energi menyadari bahwa masyarakat harus ikut terlibat dalam rehabilitasi dan merasakan pula peningkatan ekonomi dari hadirnya perusahaan rehabilitasi daerah aliran sungai.

Anda dapat menghubungi Antares Multi Energi via-email di info@antaresenergi.com atau via-telepon di 0822-600-700-80. atau mengunjungi website antaresenergi.com