+62 822 600 700 80 info@antaresenergi.com

Pertambangan akan terus dilakukan untuk berbagai kepentingan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu solusi untuk lahan pasca tambang juga akan terus diperbincangkan dan terus mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya teknologi. Mendapatkan bahan galian yang bernilai ekonomis tapi membawa resiko lingkungan yang tercemar dan rusak, begitulah konflik yang biasa terjadi.

Masih sering ditemukan tambang yang terbengkalai usai penggalian dan merusak lingkungan di sekitarnya. Tindakan abai tersebut merugikan bahkan membahayakan keselamatan makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, industri yang terlibat dalam proyek pertambangan seharusnya juga bekerja sama dan berkonsultasi dengan jasa reklamasi tambang sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap alam.

Dalam mencari jasa reklamasi tambang sekaligus sebagai kontraktor reklamasi tambang, anda memerlukan perusahaan yang berpengalaman, profesional dan berkualitas hasil kerjanya. Portofolio dan konsep rencana reklamasi itu mutlak diperlukan agar pekerjaan reklamasi di tambang anda berjalan secara berkesinambungan

Portofolio memang penting, tapi memiliki sedikit wawasan tentang reklamasi jauh lebih berguna jika ingin memilih jasa reklamasi tambang yang tepat. Perusahaan bertanggung jawab terhadap pemulihan kembali lingkungan agar bisa berfungsi seperti sedia kala. Lahan pasca tambang harus direklamasi, revegetasi, atau rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi dan aktivitasnya secara optimal. Poin tambahan jika Anda mampu menemukan jasa reklamasi tambang yang dilengkapi dengan teknologi canggih dan metode efektif yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Kompetensi Utama Jasa Reklamasi Tambang

Setidaknya, ada 7 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh jasa reklamasi tambang agar bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, di antaranya sebagai berikut.

  • Mampu membuat perencanaan reklamasi yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan segala aspek yang mempengaruhinya
  • Mampu menyiapkan lahan guna proses revegetasi
  • Mampu mengaplikasikan teknik hydroseeding dengan kelengkapan teknologi yang dimiliki
  • Mampu mengatur dan menentukan jenis tanaman pada proses revegetasi (fast growing dan native)
  • Mampu bekerja maksimal, melakukan pengawasan rutin atau berkala, dan meninjau ulang sebagai bentuk tanggung jawab setelah reklamasi selesai (perawatan)
  • Melakukan reboisasi sebagai langkah untuk mengawali rehabilitasi DAS dalam rangka memenuhi IPPKH
  • Mampu menangani dan mengendalikan kemungkinan terjadinya sedimentasi dan erosi tanah

Dasar Hukum Reklamasi Tambang

Tidak bisa dipungkiri, kesadaran terhadap lingkungan di Indonesia masih terbilang rendah, khususnya untuk sektor tambang mineral dan batubara. Tidak terhitung berapa ratus ribu hektar lahan pasca tambang yang terbengkalai, tercemar, dan rusak setelah aktivitas tambang menambang. Jumlahnya seperti berbanding terbalik dengan perusahaan yang peduli dan mau menerapkan prinsip pertambangan dengan baik, termasuk upaya perawatan setelah menambang.

Padahal, mengabaikan lingkungan setelah menambang bisa mengakibatkan banyak dampak buruk. Misalnya produktivitas lahan yang menurun, kepadatan tanah meningkat, sedimentasi dan erosi tidak bisa dihindari, memicu terjadinya longsor, tanah tidak subur, fauna dan flora terganggu, iklim mikro mengalami perubahan, dan kesehatan masyarakat terganggu.

Oleh sebab itu butuh penanganan khusus dari jasa reklamasi tambang untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada lahan bekas tambang. Meski sebenarnya kendala yang terjadi di lapangan juga seringkali merugikan sebelah pihak, karena lemahnya pengawasan pemerintah terhadap individu atau kelompok yang memegang IPR, IUPK, atau IUP. Hal ini mengakibatkan pelaku atau pemilik proyek pertambangan enggan melakukan reklamasi.

Banyak pihak yang mulai mendesak pemerintah agar menuliskan aturan dan menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku usaha tambang yang tidak bertanggung jawab terhadap lahan bekas tambang. Baik berupa sanksi perdata, pidana, maupun administrasi. Kebijakan tersebut memang dibutuhkan guna menjaga keseimbangan alam yang terus diambil sumber dayanya tanpa diperhatikan perawatannya. Tugas berat inilah yang coba dikerjakan oleh pelaku jasa reklamasi tambang. Mendukung pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya mengatur jalannya pengawasan reklamasi, serta berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan melalui tindakan nyata.

Jika ditelisik lebih lanjut, pemerintah melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 telah membuat regulasi yang mengatur Pertambangan Mineral dan Batubara. Disusul dengan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Setiap tahunnya, perusahaan pertambangan wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri (sesuai kewenangan) tentang pelaksanaan reklamasi. Aparat negara yang diberikan laporan dapat membuat penilaian keberhasilan reklamasi sesuai dengan evaluasi laporan dan penilaian lapangan. Serta memiliki hak untuk menunjuk pihak lain guna melaksanakan reklamasi memakai jaminan reklamasi.

Adapun rencana reklamasi seharusnya dibuat untuk pelaksanaan berkala 5 tahun dengan melampirkan rincian tahuna berupa tata guna lahan (sebelum dan sesudah) aktivitas tambang, rencana untuk pembukaan lahan, pembuatan program reklamasi, serta rencana untuk menyusun biaya reklamasi. Namun, butuh penyesuaian dengan usia tambang jika kurang dari 5 tahun. Hal-hal mendasar tersebut seharusnya menjadi pondasi awal bagi jasa reklamasi tambang ketika mengerjakan sebuah proyek. Rencana tersebut sudah harus disampaikan, sebelum dimulainya kegiatan operasi atau eksploitasi produksi.

Reklamasi termasuk dengan biayanya adalah tanggung jawab pelaku usaha pertambangan, dan bisa dihitung sebagai biaya produksi. Selain wajib mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaannya, perusahaan juga harus menyediakan biaya jaminan reklamasi sesuai dengan jumlah yang dianggarkan pada rencana biaya reklamasi dan telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah yang berwenang.

Jaminan Reklamasi
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan penyediaan untuk jaminan reklamasi, diantaranya.

  1. Komponen
    Meliputi biaya tidak langsung dan langsung yang tertulis dalam Rencana Biaya Reklamasi dalam bentuk mata uang Dollar AS atau rupiah. Biaya langsung ditujukan untuk pembayaran tata guna lahan, penanggulangan AAT, pencegahan AAT, revegetasi, serta pekerjaan sipil. Biaya tidak langsung untuk demobilisasi dan mobilisasi, administrasi, perencanaan untuk kegiatan reklamasi, serta keuntungan bagi pihak ketiga.
  2. Bentuk
    Jaminan reklamasi bisa diberikan dalam berbagai bentuk seperti deposito berjangka, bank garansi, asuransi yang diterbitkan resmi, dan cadangan akuntansi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku
  3. Penempatan
    Ditempatkan sebelum mulai operasi dan eksploitasi produksi, penempatan justru memerlukan biaya lebih besar dibandingkan dengan jaminan yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, perusahaan harus tetap membiayainya, termasuk jika pemerintah menunjuk pihak ketiga.
  4. Pencairan
    Pencairan jaminan reklamasi tidak bisa dilakukan dalam sekali proses, melainkan butuh beberapa tahap yang harus diajukan persetujuannya pada pemerintah yang berwenang guna mendapatkan keputusan pencairannya. Dalam hal ini, pemilihan jasa reklamasi tambang yang tepat akan memudahkan Anda untuk melalui semua tahapan reklamasi dengan lebih mudah. Bukan tidak mungkin untuk mendapatkan jasa yang tepat serta pengembalian fungsi lahan sesuai keadaan semula.

Oleh sebab itu, jangan asal tergiur dengan harga jika urusannya menyangkut lingkungan hidup. Pastikan Anda yakin dengan kualitas dan rekam jejak kinerjanya, paling tidak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Mencoba jasa reklamasi tambang baru juga sah-sah saja, asalkan Anda bisa memastikan dan mengawasi jalannya proyek mulai penyusunan rencana sampai perawatannya.